Madura VS Dayak Suatu Ketika Di Sampit

Madura VS Dayak Suatu Ketika Di Sampit

Madura VS Dayak, Kegaduhan sampit adalah kegaduhan antar etnis yang terjadi pada awal Februari 2001. Kegaduhan ini dimulai di kota sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk dipalangkaraya. Kegaduhan ini terjadi Antara suku dayak asli dan warga migran Madura. Para transmigran Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah tidak puas dan mereka terus tersaingi Madura VS Dayak.

Oleh penduduk Madura karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadilah perselisihan Antara orang Madura dan orang daya ketegangan terus terasa di Kalimantan tengah menyusul kerusuhan antar etnis yang diperkirakan menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah. Menurut laporan orang orang setempat, ada komplotan orang Madura yang baru saja tiba berkeliling sampit sambil memekik matilah orang dayak ratusan orang dayak mengungsi keluar dari kota untuk berlindung.

Atau mereka bersembunyi di gereja gereja. Setelah berita itu menyebar, orang dayak dalam jumlah besar kemudian kembali ke sampit untuk membalas dendam 6 orang tewas kerusuhan menyebar dengan cepat ke kota maupun kampung sekitar dan mencapai ibu kota provinsi Palangkaraya yang terletak 220km ke sebelah timur Madura VS Dayak . Dalam sebuah insiden terburuk saat kerusuhan 118 orang Madura yang sedang dalam perjalanan ke sampit dihabisi oleh orang dayak di kampung.

Renge an tepatnya pada tanggal 25 Februari. Nah, dan pada tanggal 2 Maret, kegaduhan cukup mereda, sehingga memungkinkan kunjungan wakil presiden Megawati selama 30 menit ke pengungsi di sampit yang kemudian diikuti dengan kunjungan singkat presiden wahid. Bagaimanapun, ketenangan yang relatif itu hanya bisa tercapai karena sebagian besar pendatang orang Madura sudah bersembunyi camp atau mereka sudah mengungsi ke Banjarmasin, ibu kota provinsi tetangga.

Atau sudah dievakuasi ke Jawa kegaduhan berlanjut setelah kunjungan presiden wahid di mana 6 orang demonstran dayak ditembaki mati oleh polisi pada tanggal 22 Maret terjadi lagi kerusuhan di sekitaran Kabupaten kuala kapuas. Sebanyak 17 orang lagi dilaporkan tewas dan banyak rumah serta harta benda yang habis diluluh lantahkan banyak orang. Madura meminta perlindungan polisi. Polisi pun mendapat perintah tembak di tempat terhadap para perusuh dan pada bulan April kegaduhan pun kembali terjadi.

Kali ini kegaduhannya ada di kota waringin barat. Menurut polisi setempat, kegaduhan di awali oleh sekitar 400 orang yang tiba dengan menggunakan truk dari arah sampit yang berhasil menerobos para polisi yang mencegah mereka untuk memasuki kota. Mereka mulai menghancurkan rumah rumah orang Madura sekaligus menciptakan arus pengungsi lebih lanjut kembali ke sampit orang orang dayak bentrok dengan polisi pada tanggal 10 April ketika para pengunjuk rasa yang marah memprotes penahanan.

Dan penembakan orang dayak para pengunjuk rasa menuntut agar semua polisi mundur dari kota saat itu kelompok hak asasi manusia mengkritik lambatan dan ketidakefektifan tanggapan polisi dalam mengatasi kerusuhan dan menentang anjuran yang didukung oleh beberapa pejabat di Kalimantan. Mereka menganjurkan evakuasi masa orang Madura. Sementara itu sebagian pengungsi menolak meninggalkan Kalimantan dengan mengatakan mereka tidak punya saudara di Madura dan Jawa timur.

Madura VS Dayak Suatu Ketika Di Sampit

• Baca Juga Daftar Sejarah

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 9, LSM nasional mengkritik perhatian pemerintah dalam bentuk penyediaan kapal untuk mengevakuasi pengungsi dan memperingatkan bahwa hal itu akan menyebar luaskan benih benih kegaduhan di seluruh Nusantara. Sejumlah usaha ditempuh untuk membawa pihak pihak yang bertikai ke meja perundingan dan mengurangi ketegangan. Hal ini mencakup pertemuan di Jakarta, antar pemimpin dayak dan Madura pada tanggal 22 Maret lalu, mencapai kesepakatan bahwa saat itu masih terlalu cepat untuk memikirkan kemungkin.

Dengan pengembalian orang orang Madura ke rumah mereka di Kalimantan dan pada akhir Maret, orang dayak ditunjuk menjadi kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia mengumumkan pembayaran denda adat dan upacara 3 hari untuk penembakan polisi terhadap orang dayak yang menewaskan 4 orang. LSM dan kelompok mahasiswa juga mengadakan pertemuan. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mendesak diakhirinya kekerasan dan menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog. Rencana lebih lanjut mencakup kongres Kalimantan dan kongres dayak di wilayah tetangga, Kalimantan Timur dan barat.

Enggak ada inisiatif untuk mencoba mencegah maraknya kerusuhan etnis di sana. Sebenarnya penduduk Madura sudah tiba di Kalimantan tengah pada tahun 19 30 di bawah program pemerintah Belanda. Namun lambat laun suku dayak mulai resah akan kehadiran orang orang Madura. Terlebih aturan hukum memungkinkan bagi warga Madura untuk memperoleh keuntungan terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan dan perkebunan. Sebenarnya penyebab utama dari konflik antar masyarakat adat dengan pemukiman Madura.

 Adalah pembangunan yang dipromosikan rezim Soeharto selama 30 tahun lebih sumber, sumber daya alam termasuk hutan dan tambang Kalimantan diberikan kepada elite bisnis yang berkuasa masyarakat adat dayak secara sistematis ditolak hak haknya atas tanah dan sumber daya alam. Mereka tidak punya jalan untuk menempuh langkah hukum dan mempertahankan hak hak mereka. Karena berdasarkan undang undang Indonesia, hutan merupakan milik negara hutan tropis diubah menjadi plywood, triplek dan kayu untuk diekspor atas nama pembangunan.

 Perusahaan perusahaan kayu raksasa yang mengeruk keuntungan besar dari menanam modal di perkebunan perbankan dan perumahan menjadi konglomerat raksasa kekayaan alam Kalimantan mengalir ke tengah tengah keluarga, penguasa dan rekan rekan bisnisnya dan membantu memicu kemajuan ekonomi yang berakhir pada pertengahan 19.9 puluhan banyak perubahan yang terjadi di Indonesia sejak ambruknya perekonomian asia jatuhnya Soeharto dan terpilihnya pemerintahan demokratis yang baru. Namun model kesejahteraan ekonomi yang diarahkan pada eksploitasi habis habisan.

Sumber daya alam masih tetap saja diterapkan berdasarkan undang undang otonomi regional yang baru. Setiap wilayah harus mendapatkan pemasukan yang cukup dari sumber daya alam di bawah kendali mereka untuk membiayai layanan publik, mendukung birokrasi dan memberikan keuntungan kepada elite setempat serta mengirimkan bagian keuntungan ke Jakarta. Komunitas internasional mendukung proses ini. Paket penyelamatan ekonomi IMF mendorong ekspor kayu